Friday, October 28, 2016

Aksi Damai 66 HUT IDI


Siapa yang ingin sakit? Tak ada! Namun ketika sakit, mau tidak mau kita akan berobat pada ahlinya. Ahlinya disini siapa? Tenaga medis seperti dokter. Hal janggal sepertinya seringkali terjadi. Dimulai dari pelayanan medis yang tidak Pro Rakyat terutama rakyat kecil, mahalnya harga obat, peralatan yang masih kurang dan adanya krisis di jaman JKN ini.

Lalu siapa yang dikambing hitamkan? Dokter! Ya, selama ini masyarakat menganggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan merupakan tanggung jawab dokter.

Setelah mengkaji dan menimbang, pada 24 Oktober 2016, bertepatan dengan ke-66 HUT IDI (Ikatan Dokter Indonesia), pada hakikatnya keberhasilan sektor kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Hari itu IDI melakukan aksi damai #DokterIndonesiaProRakyat. Yang mengusung tema besar "REFORMASI  SISTEM KESEHATAN DAN SISTEM PENDIDIKAN KEDOKTERAN YANG PRO RAKYAT".

Itu artinya siapa yg memihak siapa? Karena ternyata masih banyak Dokter yang peduli terhadap rakyat.


Beberapa pernyataan sikap dalam aksi tersebut membahas tentang :

1. Krisis Pelayanan Kedokteran di Era JKN
Kita mungkin pernah mengalami adanya beda antara pasien yang bayar tanpa JKN dengan yg menggunakan JKN. Harmonisasi antara kebijakan dan pengawasan haruslah sama. Jangan sampai rakyat malas berobat hanya karena ketidak adilan ini.

2. Krisis Pendidikan Kedokteran
Ada yang memiliki cita-cita menjadi dokter? Banyak! Namun sayang kenyataan di Indonesia, orang-orang tidak mampu, tidak berhak menjadi dokter! Hal ini dirasa sangat tidak adil, bukankah pendidikan merupakan hak setiap orang? Tingginya biaya pendidikan berdampak mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Belum lagi, program DLP, pendidikan yang ditempuh lama, setelah lulus, dokter harus melakukan internship (magang) yang memakan waktu. Hal ini sangat tidak efektif dan kurang tepat sasaran.

IDI menyadari institusi pendidikan telah berkiblat pada profit oriented.



3. Krisis penyebaran dokter yang tidak merata dan kurangnya dokter spesialis.
Minimnya dokter Indonesia yang ingin bertugas ke daerah. Disebabkan oleh minimnya infrastuktur dan prasarana standar pelayanan sehingga menyebabkan rendahnya mutu pelayanan kesehatan.

Dari ketiga permasalahan itulah, kemudian IDI menyatakan sikap bahwa 
1. Menolak Program studi Dokter Layanan Primer (DLP)
2. Merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas dokter di pelayanan primer dengan program P2KB terstruktur, Memperbaiki akreditasi pendikan kedokteran yang akuntable, adil dan transparan. Terakhir, menghadirkan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan terjangkau.

Semoga setelah ini akan ada senyum bahagia para pasien ketika pulang dari layanan kesehatan. Karena dokter merupakan tonggak kesehatan masyarakat Nasional.

Dan semoga dengan murahnya biaya pendidikan kedokteran, menjadi langkah awal terwujudnya cita-cita anak bangsa.

1 comment:

  1. biaya pendidikan dokter memang terlalu mahal!
    mungkin karena peminat sangat banyak, untuk masuk saja perlu ratusan juta - M.
    ini bukan sepenuhnya kesalahan penyelenggara pendidikan, masyarakat juga ikut andil.

    ReplyDelete